Panduan Penyusunan APBDES berdasarkan Regulasi Terbaru




Selasa, 20 Januari 2026 

Pemerintah Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato menggelar kegiatan Penyusunan APBDES bagi Desa - Desa se Kec. Marisa, kegiatan ini melibatkan Koordinator TPP Kabupaten Pohuwato sebagai Narasumber. 

Berikut ulasan penjelasannya:

Panduan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk tahun anggaran 2026 mengacu pada Permendesa PDT Nomor 16 Tahun 2025. Peraturan ini secara spesifik mengatur tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026.

Penyusunan APB Desa berdasarkan regulasi terbaru yaitu:

1. Fokus Prioritas Penggunaan Dana Desa 2026

Berdasarkan Pasal 2 Permendesa 16/2025, terdapat 8 fokus utama yang harus diakomodasi dalam APB Desa:

- Penanganan Kemiskinan Ekstrem: Pemberian BLT Desa (maksimal Rp300.000/bulan) dengan skema pembayaran sekaligus maksimal untuk 3 bulan.

- Ketahanan Iklim & Bencana: Pengelolaan sampah, sumur bor, penanaman pohon, dan infrastruktur penanggulangan banjir/longsor.

- Layanan Kesehatan Dasar: Fokus pada pencegahan dan penurunan stunting serta penyediaan sarana poskesdes.

- Ketahanan Pangan: Pengembangan lumbung pangan, pekarangan pangan bergizi, dan pemanfaatan tanah kas desa untuk pertanian/peternakan.

- Koperasi Desa Merah Putih: Dukungan pembangunan fisik gerai atau gudang sebagai motor ekonomi desa.

- Padat Karya Tunai Desa (PKTD): Pembangunan infrastruktur desa yang wajib menyerap tenaga kerja lokal dari keluarga miskin.

- Digitalisasi Desa: Pembangunan menara internet (untuk desa blank spot), pengadaan perangkat komputer, dan pengembangan website desa.id.

- Sektor Prioritas Lainnya: Program mendesak yang diputuskan melalui Musyawarah Desa.

2. Alur Tahapan Penyusunan

Penyusunan APB Desa merupakan kelanjutan dari Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Berikut adalah alur proseduralnya:

- Penyusunan Rancangan (September - Oktober): Sekretaris Desa menyusun Rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan.

- Pembahasan & Kesepakatan (Oktober - November): Kepala Desa membahas rancangan tersebut bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mencapai kesepakatan bersama.

- Evaluasi Camat (November - Desember): Rancangan yang telah disepakati disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi (paling lama 20 hari kerja).

- Penetapan (Paling lambat 31 Desember): Penetapan dilakukan melalui Peraturan Desa (Perdes) tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026.

3. Larangan Penggunaan Dana Desa

Sesuai Permendesa ini, Dana Desa dilarang keras digunakan untuk:

- Honorarium Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD.

- Perjalanan dinas ke luar kabupaten/kota (studi banding).

- Pembangunan atau rehabilitasi kantor/balai desa (kecuali rehab ringan maksimal Rp25 juta).

- Bantuan hukum untuk kepentingan pribadi aparat desa.

4. Kewajiban Publikasi (Transparansi)

Pasal 10 mewajibkan Pemerintah Desa untuk mempublikasikan rincian penggunaan Dana Desa segera setelah APB Desa ditetapkan. Publikasi minimal memuat:

- Nama kegiatan.

- Lokasi kegiatan.

- Besaran anggaran.

Media: Baliho, sistem informasi desa, atau papan pengumuman di ruang publik.

Catatan Penting: Pengalokasian untuk dukungan Koperasi Desa Merah Putih dilakukan melalui mekanisme Perubahan APB Desa setelah adanya penyaluran dana khusus sesuai keputusan menteri terkait.

Sudahkah Desa anda menyusun APBDES 2026? 


Chycan

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Catatan Perjalanan Pendamping Desa

Refleksi : Menjadi seorang Pendamping Desa bukan sekadar pekerjaan administratif, ini adalah seni meniti jembatan antara kebijakan pusat dan realitas akar rumput. Setiap langkah di pematang sawah atau diskusi di balai desa adalah catatan tentang harapan, tantangan, dan perubahan. Di Balik Debu Jalanan: Catatan Perjalanan Pendamping Desa 1. Perjalanan yang Melampaui Jarak Bagi seorang Pendamping Desa, hari kerja tidak selalu dimulai di depan meja komputer. Seringkali, ia dimulai di atas motor tua yang menembus kabut pagi atau menyusuri jalan berbatu yang belum tersentuh aspal. Jarak puluhan kilometer bukan sekadar angka di speedometer, melainkan ruang untuk memahami denyut nadi kehidupan warga. Di sepanjang jalan, kita melihat mengapa sebuah jembatan kecil lebih berharga daripada gedung megah bagi petani yang ingin membawa hasil panennya ke pasar. Di sinilah tugas pertama dimulai: melihat dunia dari mata warga desa. 2. Balai Desa: Ruang Dialektika dan Kopi Hitam Pusat dari segala aktivi...
Baca selengkapnya

Permendesa PDT No. 16 Tahun 2025 telah terbit

Gambar
Permendesa PDT No. 16 Tahun 2025 1. Fokus Prioritas Dana Desa 2026 Tahun ini, pemerintah memberikan penekanan khusus pada beberapa sektor baru yang sangat menarik untuk dibahas: Koperasi Desa Merah Putih: Ini adalah fokus strategis baru. Dana Desa kini bisa digunakan untuk membangun fisik gerai, pergudangan, hingga modal operasional koperasi ini. Ketahanan Iklim & Bencana: Desa didorong untuk mengalokasikan dana bagi pengelolaan sampah, pertanian rendah emisi, dan infrastruktur penanggulangan banjir/longsor. Ketahanan Pangan & Energi: Pemanfaatan lahan desa untuk lumbung pangan dan pengolahan limbah menjadi energi terbarukan (biofuel/biogas). Kesehatan (Stunting & TBC): Tetap menjadi prioritas untuk pemberian makanan tambahan lokal dan akses sanitasi bersih. Digitalisasi Desa: Penyediaan internet di daerah terpencil dan pengembangan website desa dengan domain.id. 2. Fakta Penting untuk Meluruskan Mitos Banyak warga salah paham mengenai besaran Dana Desa.  Tidak ada desa...
Baca selengkapnya